ANDI HIKMAWATI AJAK STAKEHOLDER DAN MEDIA CEGAH PELANGGARAN DI MASA TENANG

Pangkajene, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang masuknya tahapan masa tenang dan hari pemungutan suara serta penghitungan suara pada pemilihan serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menggelar rapat kehumasan dan publikasi bersama media dan stakeholder yang ada di Kabupaten Pangkep.

Rapat yang digelar di aula Mattampa Inn, Kecamatan Bungoro tersebut mengusung tema “Kolaborasi pencegahan menjelang masa tenang, dan hari pemungutan suara serta penghitungan suara".

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Pangkep Andi Hikmawati, saat membuka kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa, kegiatan itu merupakan bentuk pencegahan, bagaimana mengajak stakeholder dan media untuk berkolaborasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran di tahapan masa tenang.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh penggiat media yang ada di Kabupaten Pangkep untuk ikut ambil bagian dalam menginformasikan larangan – larangan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan.

“Tentu kolaborasi perlu dilaksanakan, salah satu bentuk kegiatan  kolaborasi adalah kami mau mengajak seluruh stakeholder dan  media, kenapa media? Karena media itu adalah yang paling cepat bisa menginformasikan kepada pembaca setianya, kiranya nanti bahwa setiap hal – hal yang ada dugaan bahwa ini akan berpotensi (melanggar) bisa mencegah  dengan memberikan informasi – informasi, baik terkait larangan – larangan, maupun yang bisa menimbulkan kerawanan sosial” jelas Andi Hikmah (Kamis, 22/11/2024).

Hal senada juga disampaikan oleh Plt. Bupati Pangkep H. Syahban Sammana, dalam kesempatannya ia mengajak seluruh media untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan pemilihan, serta ikut berpartipasi dalam mewujudkan pemilihan yang aman, damai dan nyaman di wilayah Kabupaten Pangkep.

Selain media, kegiatan tersebut menghadirkan beberapa pihak, diantaranya Plt. Bupati Pangkep, perwakilan dari Polres Pangkep, Kodim 1421, Kejaksaan, dan beberapa Pimpinan OPD terkait.