BAHAS PENDANAAN PILKADA 2024, BAWASLU TEMUI INSPEKTORAT PANGKEP

Pangkajene, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan kunjungan ke ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka riview anggaran dana hibah pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang digelar oleh Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Senin, 31/07/2023).

Dalam kunjungannya, Bawaslu disambut langsung oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Bachtiar didampingi oleh beberapa tim auditor, dalam arahannya Bachtiar menyampaikan bahwa pihaknya mengundang Bawaslu guna mengkoordinasikan permintaan dokumen dan perencanaan anggaran pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

“Kami ingin menyampaikan bahwa apa – apa yang diminta oleh Tim riview semata - mata hanya untuk mengkoordinasikan rencana anggaran Bawaslu agar dapat berjalan dengan baik pada pilkada 2024” katanya.

Ia menambahkan bahwa dalam kegiatan ini pihaknya akan mengurai beberapa kegiatan yang termuat dalam rencana kerja anggaran (RKA) Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada pemilihan tahun 2024.

“Kami juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan yang disebutkan kita akan sharing kemudian diskusi terkait perencanaan, selain itu juga kesesuaian aturan yang ada, dan saya harap kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik agar tujuan dari Bawaslu maupun KPU dapat tercapai pada Pilkada tahun 2024” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Samsir Salam berharap melalui pembahasan anggaran ini, pihak pemerintah Daerah dan Bawaslu dapat menyepakati hasil terbaik guna terlaksananya pemilihan kepala daerah tahun 2024 dengan baik.

“Ini menjadi kewajiban kita secara Bersama – sama, semoga kita bisa sepakat dan melaksanan pesta demokrasi (pilkada) tahun 2024 dengan baik” singkatnya.

Selain dihadiri pihak Bawaslu dan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, riview kebutuhan anggaran hibah pada pelaksanaan pilkada tahun 2024 juga dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  (BPKAD) dan Kebangpol Pangkep.