BAWASLU PANGKEP GELAR FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN, HADIRKAN ANGGOTA KOMISI II DPR RI

Pangkajene, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan pada Kamis (07/08/2025), bertempat di Gedung Club House Lapangan Golf Tonasa. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan pengawas pemilu dalam menghadapi tantangan pelaksanaan demokrasi ke depan.

Hadir dalam kegiatan ini Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), perwakilan TNI, Kepolisian, partai politik, organisasi masyarakat sipil (NGO), dan insan media.

Dalam sambutannya, Taufan Pawe menyampaikan pentingnya dialog bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu menjelang agenda demokrasi ke depan.

“Kita bertemu dan berdiskusi bersama semua stakeholder terkait memikirkan penguatan kelembagaan Bawaslu, karena kita akan menyongsong sistem kepemiluan yang tidak mudah dalam pelaksanaannya. Masukan dari masyarakat Pangkep sangat penting, karena mereka adalah pemilih yang cerdas. Tinggal bagaimana meningkatkan kualitas pemahaman mereka terhadap regulasi yang ada maupun yang akan datang,” ujar Taufan.

Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Andarias Duma, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momen refleksi pasca Pemilu dan Pilkada 2024. Menurutnya, kehadiran Taufan Pawe sebagai mitra strategis Bawaslu menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat demokrasi.

“Kegiatan ini penting karena seluruh stakeholder hadir. Kami di Bawaslu terus memaksimalkan sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota. Harapannya, seluruh masukan yang disampaikan, termasuk dari narasumber dan Anggota DPR RI, dapat dibawa ke tingkat nasional sebagai bahan evaluasi dan penguatan regulasi,” ujar Andarias.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Pangkep berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara lembaga pengawas pemilu dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.