GELAR SOSIALISASI DI MATTIRO BOMBANG, ANDI HIKMAWATI BAHAS TANTANGAN DAN PERLINDUNGAN HAK PILIH

Pangkajene, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HPPH) Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Andi Hikmawati, menggelar Sosialisasi dan Pendidikan Politik pada pelaksanaan Musrenbang Desa yang digelar di Kantor Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara (Selasa, 28/07/2026).

Dalam kesempatannya, Komisioner Bawaslu tersebut menjelaskan pentingnya perlindungan hak pilih bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang telah menikah meski belum berusia 17 tahun.

"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjamin hak pilih bagi warga yang telah berstatus kawin, meskipun usianya belum mencapai 17 tahun" ujarnya.

"Tantangannya adalah bagaimana memastikan dokumen administrasi mereka dapat memenuhi syarat dalam proses pendataan pemilih", lanjutnya.

Ia menambahkan, Bawaslu bersama pemerintah desa/lurah perlu membangun koordinasi untuk mencari solusi terhadap persoalan administrasi kependudukan, terutama bagi warga yang belum memiliki KTP maupun buku nikah agar hak konstitusional mereka tetap terlindungi.

Selain membahas hak pilih, Bawaslu Pangkep juga menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai bagian dari penguatan demokrasi di tingkat desa. Menurutnya, seluruh unsur pemerintah memiliki peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

"Pendidikan politik tidak hanya berbicara tentang hak memilih dan dipilih, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara dalam berdemokrasi," jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Pangkep berharap masyarakat Desa Mattiro Bombang semakin memahami pentingnya menjaga hak pilih, serta dapat ikut dalam gerakan pengawasan partisipatif guna meningkatkan kualitas demokrasi.

Selain Bawaslu, kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Liukang Tupabbiring Utara, perwakilan Polsek, Koramil, dan KUA, Pemerintah Desa Mattiro Bombang, BPD, tim pendamping desa, serta masyarakat setempat.