HADIRI RAPAT PENGAWASAN PDPB, ALAMSYAH ULAS BERBAGAI TANTANGAN PENGAWASAN MUTARLIH DI PANGKEP

Pangkajene, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menggelar kegiatan Rapat Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Pangkep, Jalan H. Moh. Arsyad. B, Pangkajene (Rabu, 12/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Alamsyah, Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Samsir Salam, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Yulianto Ardiwinata, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HPPH) Andi Hikmawati, Koordinator Sekretariat Tri Kasmir, serta seluruh staf sekretariat Bawaslu Pangkep.

Dalam penyampaiannya, Koordinator Divisi HPPH Andi Hikmawati menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai wadah bersama untuk memperjelas sumber data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

“Kegiatan ini kita sama-sama membuka ruang diskusi mengenai data, di mana sumber data masing-masing pihak bisa kita pahami bersama. Dari segi dasar hukum, ada PKPU Nomor 1 Tahun 2025, sementara di Bawaslu kami mengacu pada Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan berbagai pihak merupakan bagian dari penerapan prinsip inklusif agar hasilnya akurat dan mutakhir.

“Kehadiran pihak terkait ini adalah termasuk dalam prinsip inklusif. Mudah-mudahan hasilnya bisa akurat dan mutakhir. Tujuan dari PDPB ini untuk memelihara dan memperbarui DPT,” jelas Andi Hikmawati.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Alamsyah mengulas berbagai tantangan teknis yang dihadapi dalam proses pemutakhiran data pemilih, terutama di wilayah kepulauan Pangkep.

“Merantau menjadi problem pada mutarlih dan hari pencoblosan. Pemutakhiran data pemilih yang dihadapi adalah manusia, sehingga kesalahan bisa saja terjadi. Pemutakhiran sebenarnya ada dua hal yang mau dikejar, yaitu kegiatan menghapus dan menambahkan, inilah yang diturunkan dalam beberapa variabel dalam data pengawasan kita,” jelasnya.

Alamsyah juga menyoroti keterbatasan akses terhadap elemen data serta kendala geografis di wilayah Pangkep yang memiliki karakteristik unik.

“Elemen data yang dikelola oleh teman-teman operator tidak semuanya bisa kita lihat. Pangkep ini kecamatannya ada beberapa pulau, dan pulau-pulau tersebut secara geografis atau demografis lebih dekat dengan provinsi lain dibandingkan ibu kotanya sendiri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa kondisi daerah kepulauan juga menghadirkan tantangan tersendiri saat pelaksanaan pemungutan suara.

“Kendala di daerah kepulauan yaitu tidak adanya jaringan pada saat hari pencoblosan,” tambahnya.

Selain itu, Alamsyah turut menyinggung pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam pemutakhiran data partai politik yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Ada pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, kepentingannya nanti ke Divisi HPPH untuk koordinasi dengan Kesbangpol dan melihat rekomendasi dari KPU,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, di antaranya Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pangkep, perwakilan dari Polres Pangkep, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Provinsi Sulawesi Selatan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Pangkep berharap sinergi antarinstansi dapat terus diperkuat guna memastikan data pemilih yang valid, akurat, dan inklusif dalam pelaksanaan Pemilu mendatang.