HUSAIMAH HUSAIN URAI DAMPAK DAN BAHAYA POLITIK UANG DI HADAPAN PANWASLU KECAMATAN

Pangkajene, Badan Pengawas Pemilihan Umum – “Fenomena yang terjadi saat ini ada pergeseran pemahaman dan pola pikir di tengah masyarakat dengan adanya politik uang, masyarakat menjadi pemuja materi” hal tersebut diungkapkan oleh Husaimah Husain saat memberikan materi “Isu politik uang di pusaran pemilu indonesia” pada kegiatan Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Favor Hotel, Makassar (Sabtu, 26/11/2022).

Dalam materinya, Ema sapaan akrabnya mengurai mengenai dampak dan bahaya politik uang, menurutnya, layanan (publik) yang buruk berasal dari praktik politik uang.

“Masyarakat tidak tahu bahwa ini semua (Politik Uang) ada hubungannya dengan layanan (publik) yang buruk” katanya, selain itu, dampak besar jika politik uang merajalela adalah terjadinya monopoli proyek terhadap kebijakan yang dibuat.

Dalam kesempatan yang sama, dirinya menjelaskan mengapa politik uang merajalela, “Politik uang merajalela karena proses-proses demokrasi di dalam internal partai tidak berjalan (kaderisasi tidak berjalan dengan baik), adanya rekrutmen politik yang elitis, pendanaan yang dikendalikan oleh segelintir orang yang melahirkan oligarki penguasa, dan struktur partai, rekrutmen politik, menyuburkan politik kekerabatan serta pemilu menjadi sumber pendanaan (mahar politik) partai (antara mitos dan fakta)” ungkap pengurus koalisasi perempuan indonesia (KPI) tersebut.

Ia menekankan pentingnya menghindari politik uang karena politik uang memiliki efek (buruk) jangka panjang dan dengan menerima (politik uang) membuat kita dan generasi kita berhutang kepada sang pemberi tersebut.

Meskipun tak mudah, dirinya mendorong jajaran Bawaslu untuk tetap memberikan pendidikan politik kepada masyarakat mengenai dampak dari politik uang demi mewujudkan pemilu yang berintegritas, “Menolak politik uang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi butuh proses dalam memberikan pemahaman mengenai dampak dari politik uang demi mewujudkan pemilu yang berintegritas” tutup Ema.

Kegiatan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu diikuti oleh Anggota Panwaslu Kecamatan Divisi HPPH dan PPPS beserta Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang membidangi Divisi HPPH se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.