SAIFUL JIHAD AJAK KOMUNITAS BERKOLABORASI WUJUDKAN DEMOKRASI YANG LEBIH BAIK DI WILAYAH KEPULAUAN

Pangkajene – Tantangan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran di Wilayah Kepulauan menjadi tema diskusi publik tematik yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada (Sabtu, 25/06/2022) lalu.

Salah satu Narasumber pada kegiatan tersebut yaitu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Saiful Jihad, ditemui seusai kegiatan Saiful sapaan akrabnya mengajak seluruh peserta diskusi publik tematik untuk menyampaikan saran dan masukan dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu di wilayah Kepulauan.

“Kami ingin mendengarkan input-input dari teman-teman peserta baik dari LSM/NJO, teman-teman komunitas yang ada di Kepulauan untuk mencoba merumuskan bagaimana melakukan pencegahan/pengawasan terhadap hal – hal yang dapat mencederai demokrasi”, katanya.

Lebih lanjut Pria yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Humas Hubal Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tersebut menyampaikan beberapa hal yang dapat dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan pencegahan, “Tentu kami ingin menyampaikan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, bagaimana mengajak komunitas ini untuk melakukan pencegahan misalnya kasus-kasus di pulau, secara norma, personal, SDM, program itu sama dengan yang di darat, tetapi kita harus punya kegiatan yang bisa membuat masyarakat disana teredukasi.” Jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa orang melanggar bisa saja terjadi bukan karena mau melanggar melainkan karena ketidaktahuan mereka, untuk itu ia mengajak seluruh peserta diskusi untuk berkolaborasi dan menjadi penyambung suara Bawaslu ke pulau-pulau dalam melakukan edukasi / pendidikan politik kepada masyarakat demi mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik.

“Oleh karena itu kita harus mengedukasi mereka, Nah.. ruang edukasinya dengan keterbatasan yang ada hanya memungkinkan jika kita menggandeng teman-teman komunitas, jadi yang hadir ini teman-teman dari Pulau, adik-adik mahasiswa dari pulau, teman-teman LSM, dan teman-teman OKP harapannya ini kemudian menjadi suara-suara/penyambung suara kami (Bawaslu) ke pulau-pulau agar masyarakat kita semakin paham, bahwa ini boleh ini tdk boleh, misalnya kasus Pemberian uang dianggap sesuatu yang sifatnya lumrah, rezeki, ya kita harus jelaskan bahwa itu merusak nilai dalam kaitannya demokrasi dan nilai budaya yang dianut masyarakat”. Tutupnya.

Sebagai informasi, kegiatan Diskusi Publik Tematik yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu dan 8 (delapan) organisasi yang terundang.