WILAYAH EKSTREME DI KABUPATEN PANGKEP JADI SOROTAN DALAM EVALUASI PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pangkajene, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menggelar rapat evaluasi penguatan kelembagaan dengan tema "Evaluasi Struktur dan Beban Kerja Adhoc" pada (Sabtu, 01/11/2025), bertempat di Shahir Cafe, Pangkajene. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis dalam merumuskan penguatan kelembagaan pengawas pemilu, khususnya di wilayah yang memiliki karakter geografis ekstrem.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Pangkep Samsir Salam dan dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Mardiana Rusli, Ketua KPU Pangkep, anggota Bawaslu Pangkep, Koordinator dan Staf Sekretariat Bawaslu Pangkep, serta perwakilan Kesbangpol. Turut hadir pula mantan penyelenggara pemilu dari wilayah kepulauan dan pegunungan di Kabupaten Pangkep sebagai peserta diskusi berbagi pengalaman lapangan.

Ketua Bawaslu Pangkep Samsir Salam saat membuka kegiatan tersebut menegaskan pemilihan tema ini sangat relevan dengan kondisi geografis Kabupaten Pangkep, yang memiliki tiga karakter wilayah: kepulauan, daratan, dan pegunungan.

“Pangkep adalah salah satu kabupaten paling unik di Sulawesi Selatan. Selain memiliki gugusan pulau seperti Liukang Kalmas, Tangaya, Tupabbiring, dan Tupabbiring Utara, kami juga mempunyai wilayah pegunungan ekstrem yaitu Kecamatan Tondong Tallasa dan Balocci,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa beberapa wilayah kepulauan Pangkep berbatasan langsung dengan provinsi lain sehingga menambah kompleksitas pengawasan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan Mardiana Rusli dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk komitmen Bawaslu dalam mendengar dan menjemput aspirasi dari daerah, khususnya para pelaksana pengawasan di lapangan.

“Kita menjemput aspirasi dari arus bawah. Sekarang kita menghadirkan aktor-aktor yang merasakan langsung proses pengawasan pemilu, terutama di wilayah ekstrem. Melalui kegiatan ini kita akan menggali lebih dalam banyak catatan, termasuk aspek ketidakadilan dari sisi geografis,” ujarnya.

Beliau juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan terhadap potensi tindakan pragmatis saat pengawasan berjalan paralel di berbagai tahapan.

Rapat Evaluasi tersebut menghadirkan dua narasumber yakni Prof. Anwar Borahima (Akademisi Universitas Hasanuddin) serta Abd. Hafid (Pegiat Demokrasi/Mantan Ketua Bawaslu Kota Makassar Periode 2023-2025). Mereka memberikan pandangan akademik dan pengalaman praktis terkait evaluasi tugas pengawasan di lapangan.

Kegiatan ini turut menghadirkan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Utara Muhajirin sebagai Fasilitator, serta mantan Panwascam dari wilayah Liukang Kalmas, Tangaya, Tupabbiring, Tupabbiring Utara, dan Tondong Tallasa. Mereka memberikan masukan terkait dinamika pengawasan di daerah dengan akses terbatas, tantangan logistik, serta beban kerja adhoc yang tinggi.

Diskusi berjalan interaktif dan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis sebagai bahan perumusan kebijakan penguatan kelembagaan Bawaslu, khususnya dalam penataan struktur pengawasan di daerah ekstrem, serta persiapan revisi undang-undang pemilu.