BAWASLU PANGKEP BAHAS PERSIAPAN PRODUKSI VIDEO BAWASLU MEMBELAJARKAN DALAM RAPAT PENGELOLAAN KEHUMASAN

Pangkajene, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menggelar kegiatan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi  bertempat di Kantor Bawaslu Pangkep, Jl. H. Moh. Arsyad. B (Kamis, 13/08/2026).

Kegiatan ini dihadiri Ketua Bawaslu Pangkep Samsir Salam, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Andi Hikmawati, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Yulianto Ardiwinata, Plt. Koordinator Sekretariat Zulfikarnain, serta staf sekretariat di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pangkep.

Ketua Bawaslu Pangkep, Samsir Salam, menekankan pentingnya penguatan kehumasan melalui edukasi dan publikasi kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan sejumlah agenda yang perlu dipersiapkan, seperti ucapan selamat HUT Kemerdekaan RI, kegiatan MTQ KORPRI Tingkat Nasional, serta pembagian bendera Merah Putih pada 17 Agustus 2026.

“Dalam kegiatan kehumasan ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, termasuk Bawaslu membelajarkan, ada beberapa bahan yang perlu disiapkan, termasuk penyiapan bahan materi, dan produksi video" jelasnya.

"Selain itu, kita perlu mempersiapkan penyampaian ucapan HUT Kemerdekaan RI dan agenda lainnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep,” lanjutnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi HPPH, Andi Hikmawati, menambahkan bahwa ucapan HUT dan program Bawaslu Membelajarkan menjadi salah satu poin utama dalam agenda kehumasan. Ia menegaskan bahwa kehumasan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, informasi dan publikasi kepada masyarakat.

“Melalui kehumasan, kita memberikan edukasi, informasi dan publikasi kepada publik" terangnya.

Dirinya juga membahas mengenai program pembagian bendera merah putih yang akan dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, melalui bahan sosialisasi dalam bentuk stiker maupun flyer.

Di tempat yang sama, Koordinator Divisi PPPS Yulianto Ardiwinata menyoroti pentingnya peningkatan standar pelayanan publik yang berkaitan erat dengan kehumasan, publikasi, dokumentasi, serta keterbukaan informasi, salah satunya mengenai informasi yang dikecualikan.

“Bagaimana standar pelayanan publik ini bisa menjadi lebih baik, karena menyangkut kehumasan, publikasi dan dokumentasi. Implementasinya, bagaimana pelayanan publik di Kabupaten Pangkep bisa lebih maksimal,” ungkap Yulianto.

Dalam kegiatan itu, jajaran Bawaslu Pangkep mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam RKA yang masih belum terlaksana sekaligus membahas agenda tambahan, termasuk persiapan HUT Bawaslu Kabupaten/Kota.